Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pada tanggal 27 Maret 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani dan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 mengenai Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat ekonomi pedesaan, memberdayakan masyarakat desa, dan memajukan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dengan adanya Instruksi Presiden ini, pemerintah Indonesia ingin mewujudkan sebuah ekosistem ekonomi yang inklusif, yang memungkinkan desa dan kelurahan memiliki peran yang lebih besar dalam perekonomian nasional.

Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk, sebagian besar tersebar di daerah pedesaan. Desa-desa di Indonesia, meskipun memiliki potensi besar, sering kali menghadapi tantangan besar dalam hal akses terhadap modal, pasar, dan teknologi yang diperlukan untuk memajukan perekonomian lokal. Oleh karena itu, pembentukan koperasi desa menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut dengan menciptakan wadah yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, memperkuat daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi desa dengan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki dan mengelola usaha bersama yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya koperasi sebagai pilar utama dalam pemberdayaan masyarakat desa, dengan harapan koperasi ini dapat menjadi titik awal bagi terciptanya ekonomi desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Implementasi Inpres
Inpres ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat itu sendiri untuk memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan. Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 akan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang berperan penting dalam menyukseskan pembentukan koperasi desa, antara lain:

1. Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan menjadi motor penggerak dalam mempersiapkan infrastruktur dan sistem pembinaan koperasi yang akan dibentuk. Kementerian ini juga akan menyediakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) koperasi, dengan fokus pada penggunaan teknologi digital agar koperasi desa dapat beradaptasi dengan era 4.0 dan memanfaatkan platform e-commerce untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa akan berfokus pada pembinaan sosial dan penyuluhan kepada masyarakat desa tentang pentingnya koperasi dan bagaimana koperasi dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, kementerian ini akan berperan dalam memfasilitasi proses perizinan dan bantuan teknis dalam pendirian koperasi.
3. Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pendirian koperasi di berbagai desa. Dana tersebut akan digunakan untuk modal awal, subsidi untuk pelatihan, serta insentif bagi desa yang aktif dalam membentuk koperasi. Kementerian Keuangan juga akan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi koperasi-koperasi yang telah terbentuk.
4. Pemerintah Daerah Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, akan bertanggung jawab dalam hal koordinasi dan eksekusi kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembangunan koperasi. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pembentukan koperasi desa sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang lebih luas, serta memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi lokal.

Rencana Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Inpres Nomor 9 Tahun 2025 menetapkan target yang cukup ambisius, yaitu pembentukan antara 70.000 hingga 80.000 koperasi desa yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Koperasi ini akan memiliki berbagai jenis usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing desa, seperti koperasi pertanian, koperasi perikanan, koperasi kerajinan, serta koperasi perdagangan dan distribusi. Koperasi-koperasi ini akan menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat desa, seperti:

• Simpan Pinjam: Sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat desa yang sulit mengakses kredit formal dari bank.
• Penyediaan Sembako Murah: Untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat desa dengan menyediakan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
• Klinik Desa dan Apotek: Memfasilitasi kebutuhan kesehatan masyarakat desa dengan harga yang lebih terjangkau dan mudah diakses.
• Cold Storage dan Gudang Pengolahan Hasil Pertanian: Memfasilitasi penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan agar tidak cepat rusak dan bisa dipasarkan dengan harga yang lebih baik.
• Unit Distribusi: Untuk memperlancar distribusi barang dan produk dari desa ke pasar yang lebih luas.

Dengan demikian, koperasi desa ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai pusat pelayanan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan.

Harapan dan Dampak Positif
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa, antara lain:

1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Desa Dengan adanya koperasi yang mengelola sumber daya lokal secara bersama-sama, masyarakat desa dapat mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan memperbaiki akses terhadap berbagai layanan ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat desa juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Marginal Koperasi Desa Merah Putih akan memberikan kesempatan bagi perempuan dan kelompok masyarakat marginal di desa untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai anggota koperasi, pengelola usaha, maupun pemilik usaha. Hal ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberdayakan posisi perempuan di masyarakat.
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional Dengan koperasi yang mendukung sektor pertanian dan perikanan lokal, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Koperasi dapat membantu mengatasi masalah distribusi hasil pertanian yang tidak merata, serta memberikan kemudahan bagi petani dan nelayan dalam memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.
4. Pengurangan Kemiskinan Dengan menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata di pedesaan, pembentukan koperasi diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian ekonomi. Pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan koperasi sebagai alat utama, masyarakat desa diberdayakan untuk mengelola ekonomi mereka sendiri, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Harapan besar di masa depan adalah bahwa koperasi desa ini dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan menciptakan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Implementasi dari kebijakan ini tentu akan memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat desa itu sendiri. Dengan sinergi yang baik, visi besar ini dapat terwujud, membawa perubahan positif yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.